GRESIK - Partai Demorkat DPR RI tidak hanya sepakat dengan usulan penambahan dana desa, bahkan setuju dengan jabatan kepala desa (kades) selama sembilan tahun.
Usulan jabatan sembilan tahun dengan harapan dapat menjalankan dan memajukan wilayahnya dengan baik.
Hal tersebut disampaikan politisi Partai Demokrat Jemmy Setiawan. Calon Legislatif dapil Lamongan-Gresik mengatakan persetujuan sembilan tahun kepemimpinan kades tersebut tetap dengan catatan perbaikan dalam pelaksanaannya.
"Bilamana untuk kemajuan desa saya kita setuju saja, tapi dengan catatan yaitu perbaikan dalam pelaksanaaya," jelas Deputi BPOKK DPP Partai Demorkat ini.
"Penambahan dana desa memang diperlukan untuk semakin mewujudkan pemerataan pembangunan. Sehingga, masyarakat desa bisa hidup mandiri dengan sumber dayanya sendiri," katanya.
Dia juga sepakat dengan rekan-rekan fraksinya di DPR perihal penambahan alokasi dana desa dengan tujuan penguatan ekonomi rakyat berbasis desa.
"Saya rasa Fraksi Partai Demorkat di DPR RI sudah menyatakan sikap yang jelas bagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di bahas di Baleg.
"Jangan sampai penambahan dana tidak menjadi maksimal, namun harus lebih baik," beber mantan aktivis yang maju kembali anggota DPR RI tersebut
Pastinya, lanjut Jemmy yang terpenting bukan sekedar menambah anggaran secara signifikan. Dia juga meminta pemerintah harus segera menakomodir dalam UU Desa yang baru, maka pemerintah harus berkomitmen untuk mengoptimalkan kucuran dana tersebut benar-benar sampai ke desa dan masyarakat.
“Jangan sampai dipatok tinggi-tinggi, tapi realisasinya tidak optimal,” ucap Deputi II BPOKK DPP PD Hakim Mahkamah Partai Demokrat tersebut.
0 Komentar